Fakta Larangan Mudik 2021

Wajib melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Polri pun dalam mengawal kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei, bakal menyekat setidaknya 381 titik. Menteri Agama Yaqut Choulil Qoumas mengakui bahwa kebijakan larangan mudik tidak mudah diterima kalangan pesantren. Namun upaya pemerintah melarang mudik mesti dipahami oleh semua pihak, termasuk pondok pesantren. Sementara itu, wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dikecualikan dari larangan mudik, atau masuk wilayah aglomerasi.

Penumpang pesawat domestik dan kereta api; wajib menunjukkan surat negatif Covid-19 melalui tes swab PCR atau fast tes antigen yang berlaku 1×24 jam, atau hasil negatif tes GeNose C19 secara langsung di Bandara atau Stasiun sebelum keberangkatan, serta mengisi e-HAC Indonesia. Dalam aturan itu, pengetatan syarat perjalanan akan diberlakukan sepanjang Mei 2021 dan berlaku untuk pelaku perjalanan di semua moda transportasi. Pengisian e-HAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia.

Selain itu, larangan mudik juga diharap mampu mendukung program vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah agar bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin. Beredar sebuah flyer online yang berisi tentang aturan larangan mudik tahun 2021 beserta sanksinya. “Dengan adanya pengetatan pemeriksaan ini diharapkan masyarakat yang masuk ke Jawa terutama dari wilayah yang terindikasi kenaikan kasus Covid-19 tidak berpotensi mengakibatkan penularan,” ucap Menhub. Menhub juga meminta kepada seluruh stakeholders transportasi agar memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik pada fasilitas publik seperti terminal, stasiun, pelabuhan, maupun bandara.

Pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan pribadi tetap diimbau untuk memiliki surat keterangan negatif Covid-19 melalui pemeriksaan RT-PCR maupun speedy take a look at antigen yang sampelnya diambil tidak lebih dari 1×24 jam sebelum keberangkatan karena akan ada pemeriksaan acak di titik perbatasan wilayah. Lebih lanjut, perjalanan rutin dengan transportasi darat, baik kendaraan pribadi atau umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tak wajib menunjukkan surat hasil tes PCR, antigen, atau GeNose sebagai syarat perjalanan. Pelaku perjalanan penyeberangan laut diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau antigen yang sampelnya diambil dalam waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid take a look at antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan. Melalui surat edaran ini, pemerintah tegas melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik lebaran tahun ini demi melindungi masyarakat dari penularan virus Covid-19.

Meski larangan mudik sudah tegas, namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki keinginan untuk mudik. Budi Karya mengatakan pemerintah akan mencegah potensi lonjakan kasus positif COVID-19 sebagai dampak perjalanan paska lebaran. Dia mengatakan kemungkinan masih akan banyak masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam seminggu ke depan, khususnya yang lolos mudik dan melakukan arus balik ke tempat asal. ILUSTRASI. Pemerintah tegas melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik lebaran tahun ini demi melindungi masyarakat dari Covid-19.

Selain itu, para penumpang diharapkan tidak memaksakan diri naik kereta yang sudah penuh. Dengan berakhirnya larangan mudik 2021 itu, KRL kembali beroperasi normal. KRL juga kembali membuka stasiun-stasiun yang berada di wilayah Kabupaten Lebak yakni Stasiun Maja, Citeras, dan Rangkasbitung. Lebih lanjut Viman berharap, masyarakat Jawa Barat patuh terhadap anjuran larangan mudik saat ini.

Larangan Mudik 2021

“Tujuan adendum Surat Edaran untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan,” kata Doni dalam adendum SE. Jika hasil tes negatif namun pelaku perjalanan menunjukkan gejala, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan, serta wajib melakukan tes PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu pemeriksaan. Perjalanan laut di wilayah aglomerasi atau pelayaran terbatas dalam satu wilayah kecamatan/kabupaten/provinsi tak wajib menunjukkan surat hasil tes Covid-19 baik PCR, antigen, atau GeNose C19. Jika masa peniadaan mudik sudah diberlakukan, yakni pada tanggal 6-17 Mei 2021, maka segala aktivitas mudik akan dilarang.

Masyarakat yang melakukan perjalanan dalam periode tersebut akan dipaksa memutar balik oleh petugas di titik-titik penyekatan. Sejauh ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mencatat puluhan ribu kendaraan yang dipaksa memutar balik. Berikut ini beberapa lokasi penyekatan di jalan tikus larangan mudik 2021. Lima artikel rekomendasi kanal otomotif Suara.com di hari istimewa.

“Meskipun beroperasi dengan pembatasan, selama masa libur lebaran ini KAI Commuter berusaha meningkatkan layanan KRL kepada para penggunanya,” beber Anne. “Karena bersifat layanan masyarakat, pemeriksaan rapid check tersebut free of charge dan pengendara yang terpilih tidak dibebankan biaya apapun,” ujar Wahyu. 14 orang yang diciduk polisi tersebut belum berstatus sebagai tersangka. Polisi sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap belasan orang tersebut. Polres Kudus masih menunggu hasil resmi soal tes DNA dari Laboratorium Forensik. Kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang.