Mau Vaksin Mandiri, Ini Harga Yang Ditetapkan Pemerintah

Namun dapat kami sampaikan bahwa RS Pelni tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan vaksin. Melihat banyaknya kesalahpahaman yang timbul atas informasi tersebut kami memutuskan untuk menarik informasi tersebut. Namun, informasi tersebut telah dicabut karena terjadi kesalahpahaman dan RS Pelni tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan vaksin.

Artinya, vaksinasi gotong royong baru akan berjalan jika vaksinnya sudah tersedia. Pengadaan vaksin gotong royong menjadi ranah Kementerian BUMN dan Bio Farma. Jika vaksin sudah tersedia, mekanisme tetap sama yakni harus ada persetujuan penggunaan pada masa darurat atau dengan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan .

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum atau badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta,” bunyi pasal 22 ayat three. Diketahui perusahaan-perusahaan yang terlibat berada di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Untuk menjalankan program vaksinasi, Kadin menggandeng PT Kimia Farma Tbk dalam hal distribusi dan penyuntikan. Sejumlah perusahaan menggelar vaksinasi untuk para karyawannya, salah satunya adalah PT Unilever yang berada di Jababeka, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo yang meninjau pelaksanaan vaksinasi berharap herd immunity dapat segera terbangun. “Kita berharap vaksinasi gotong royong berjalan lancar untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dan keselamatan bersama,” katanya.

Makanya kami mau secepatnya, tapi kami harapkan paling lambat Mei ini benar-benar bisa berjalan,” kata Shinta. Dan tentunya pada jenis industrinya, diutamakan yang padat karya,” ujar Airlangga di kantor presiden, Senin (3/5). “Kami sudah bicara juga dengan mereka (baca. perusahaan farmasi swasta Nasional), ini masih dikoordinasikan dengan pemerintah untuk regulasinya bagaimana swasta diperbolehkan untuk impor langsung,” ungkapnya.

Bahkan program vaksinasi tersebut akan dilakukan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan swasta. Hal ini dilakukan karena adanya larangan pemerintah untuk menggunakan fasilitas kesehatan negara bagi pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong tersebut. Sementara yang kedua, Jalur Mandiri yang menyasar masyarakat yang berusia tahun, ada sekitar fifty seven juta orang sasarannya vaksin corona atau Covid-19 dengan kebutuhan vaksin sekitar a hundred and fifteen juta dosis.

Demikian pula perusahaan-perusahaan yang berada di zona-zona merah penyebaran Covid-19 perlu menjadi prioritas program vaksinasi, termasuk industri di Jakarta. Meski begitu, Apindo tetap mendaftarkan diri sebagai peserta vaksin mandiri. Akan tetapi, tidak satupun dari perusahaan yang tergabung di Apindo ikut mendaftar. “Ini agar harga sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kami juga ingin memastikan masyarakat mendapatkan vaksin sesuai dengan bentuk tanggung jawab negara,” kata Anna.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menetapkan batas harga vaksin yang dilakukan pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta. Aturan menegaskan swasta wajib membeli vaksin mandiri ke pemerintah atau BUMN. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi mandiri harus dilakukan oleh perusahaan dengan menggandeng fasilitas kesehatan swasta.

Harga vaksin mandiri

Bambang menyatakan penggunaan vaksin Covid-19 dalam vaksinasi gotong royong akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Maka itu, vaksin yang akan diimpor untuk vaksinasi gotong royong juga harus lolos uji BPOM dan mendapat izin penggunaan darurat ataupun nomor izin edar. Juru bicara pemerintah sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmidzi menegaskan pemerintah belum menetapkan harga vaksin COVID-19 yang akan digunakan. Karena itu, masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. JAKARTA, iNews.id – Kamar Dagang dan Industri Indonesia DKI Jakarta merespons terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 ihwal Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Jakarta, Kominfo – Beredar konten infografis berisi penawaran tindakan vaksinasi Covid-19 RS Pelni. Dalam konten itu terdapat varian vaksin Covid-19 disertai harga, keterangan usia penerima, dosis, dan jarak antar vaksin mulai dari Sinovac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax dan Sinopharm. Yang jelas merek vaksin akan berbeda dengan yang vaksin program pemerintah. Moderna menargetkan memproduksi 600 juta sampai 1 miliar dosis vaksin pada 2021. Produksi vaksin Moderna dilakukan di AS, Swis, dan Spanyol, demikian dilaporkan Financial Times.

The Beijing Institute of Biological Products mengembangkan vaksin corona dari virus yang sudah dilemahkan . Kandidat vaksin itu lalu diuji klinis oleh salah satu perusahaan milik negara di Cina, Sinopharm. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay meminta pemerintah agar memberikan vaksin COVID-19 secara free of charge bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi. Jika pemerintah menanggung vaksin COVID-19, maka goal untuk mencapai efek herd immunity akan lebih terukur. Tak hanya itu, BPKN juga meminta pemerintah untuk memastikan pendataan masyarakat mana saja yang bisa menerima vaksin secara cuma-cuma dan yang harus berbayar. Selain itu, proses vaksinasi di Indonesia juga harus dilakukan setelah keluarnya uji klinis ketiga dan hasil kajian dari Badan POM.